Sumbangan Anda,

Kepada Para Pengunjung Website Sumber Hukum RGS & Mitra. Apabila anda memandang situs ini bermanfaat & apabila anda berkenan. Silahkan berikan Ucapan syukur & terima kasih anda melalui Rekening BCA No. 0013-0333-098 An. GKI-Jabar. Saya mohon apabila anda berkenan memberi, hal ini tidak perlu dipublikasikan kembali kepada siapapun, termaksud kepada saya [Robaga] maupun kepada si-penerima. Permintaan ini saya tulis dan sampaikan kepada anda, karena sesungguhnya Website sederhana ini bisa tercipta, oleh karena Anugerah-Nya, dan Karena DIA maka kita semua bisa berbuat yang terbaik untuk sesama manusia. A t a u : silahkan abaikan permohonan yang saya tulis ini. Salam Sejahtera. Robaga Gautama Simanjuntak, SH. Beberapa file harus di download melalui facebook Group & 4Share, dimana anda harus log-in dan terdaftar terlebih dahulu untuk dapat meng-unduh-nya.

Narkotika

Surat Edaran Mahkamah Agung No. 03-2011 : Penempatan Korban Penyalahgunaan Narkotika Di Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis DanRehabilitasi Sosial
Surat Edaran Mahkamah Agung No.4 Tahun 2010 : Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial

Imigrasi, Paspor, Visa

  1. Perpu-03-2009 : PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 9 TAHUN 1992 TENTANG KEIMIGRASIAN
  2. KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA NOMOR : M.03.IZ.03.10 Tahun 2005 : PENUNJUKAN PENGELOLAAN DAN PELAKSANA PHOTO TERPADU PADA SURAT PERJALANAN REPUBLIK INDONESIA SISTEM BIOMETRIK

Arsip

PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA NO. : M-03.UM.04.10 tahun 2006 : PEDOMAN UMUM TATA NASKAH DINAS

Bantuan Hukum

uu-16-2011 : Bantuan Hukum
pp-83-2008 : Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Cuma-Cuma

Perceraian

Surat Edaran Mahkamah Agung No.5 Tahun 1984 : Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil

Keuangan Negara

  1. Peraturan Menteri Keuangan 2009 : Tata Cara Perubahan Rincian Anggaran Belanja Pemerintah Pusat dan Perubahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun 2009

Periklanan - Pers - Komunikasi

  1. uu-40-1999 : Pers

Lelang

  1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.07/2006 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang
  2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 41/PMK.07/2006 Tentang Pejabat Lelang Kelas I

Perlindungan Bisnis

  1. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No.634/MPP/Kep/9/2002 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pengawasan Barang dan atau Jasa yang Beredar di Pasar

ZEE - Perbatasan Indonesia

  1. PP-62-2010 : PEMANFAATAN PULAU-PULAU KECIL TERLUAR ; Pasal 1 [1] : Pulau Kecil adalah pulau dengan luas lebih kecil atau sama dengan 2.000 km2 (dua ribu kilometer persegi) beserta kesatuan ekosistemnya.
  2. pp-37-2008 : Perubahan pp-38-2002 tentang Daftar Koordinat Geografis Titik Titik Garis Pangkal Kepulauan Indonesia

Pertambangan

  1. uu-04-2009 : Pertambangan Mineral dan Batubara
  2. permenESDM_24_2012 : Perubahan atas peraturan menteri ESDM No.28-2009 Tentang Penyelenggaraan Usaha Jasa Pertambangan Mineral & Batubara
  3. PP-55-2010 : PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN USAHA PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA

Perkawinan

  1. sema-05-1984 : Petunjuk Pelaksana PP-10-1983 - Ketentuan-Ketentuan Perkawinan dan Perceraian bagi PNS
  2. Kompilasi Hukum Perkawinan Islam

Arbitrase

  1. uu-30-1999 : Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

Kepailitan

  1. uu-04-1998 : Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No.1 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas UU Tentang Kepailitan Menjadi UU
  2. pp-17-2000 : Permohonan Pernyataan Pailit
  3. uu-37-2004 : Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

Agraria, Tanah & Bangunan

  1. pp-24-1997 : Pendaftaran Tanah
  2. pp-55-1981 : Perubahan PP-49-1963 Tentang Hubungan Sewa Menyewa Perumahan

Peradilan

  1. uu-48-2009 : Kekuasaan Kehakiman
  2. uu-08-2004 : Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum
  3. uu-03-2009 : perubahan kedua uu-14-1985 Tentang Mahkamah Agung
  4. uu-05-2004 : Perubahan Atas uu-14-1985 Tentang Mahkamah Agung
  5. uu-35-1999 : PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 1970 TENTANG KETENTUAN-KETENTUAN POKOK KEKUASAAN KEHAKIMAN
  6. uu-07-1989 : Peradilan Agama
  7. uu-02-1986 : Peradilan Umum
  8. uu-13-2004 : PEMBENTUKAN PENGADILAN TINGGI BANGKA BELITUNG
  9. uu-12-2004 : PEMBENTUKAN PENGADILAN TINGGI BANTEN
  10. uu-11-2004 : PEMBENTUKAN PENGADILAN TINGGI MALUKU UTARA
  11. uu-14-1985 : Mahkamah Agung
  12. UU-07-1974 : Susunan dan Kekuasaan Mahkamah Agung & Kejaksaan Agung

Presiden & Wakil Presiden

Keppres-09-2010 : Penugasan Wakil Presiden Melaksanakan Tugas Presiden

Persaingan Usaha - Anti Monopoli

  1. uu-05-1999 : Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

APBN

  1. uu-08-2009 : Pertanggungjawaban Atas Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2006
  2. Perpu-01-2007 : Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2004 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2005

CD Tindak Pidana [anti] Pencucian Uang

CD Data Himpunan Peraturan Tindak Pidana [anti] Pencucian Uang
Berisi himpunan peraturan perundangan tindak pidana [anti] pencucian uang
Disusun oleh Advokat-Konsultan Hukum RGS & Mitra
Cover Black & White,
Merupakan data sekunder - Rp. 500.000,-
CD tersedia setelah pemesanan dan pembayaran diajukan oleh konsumen
Untuk informasi silahkan hubungi : 021-75907028 ; 021-3777-3707 ;
sms : 081511771888 ; rgsimanjuntak@gmail.com
  1. uu-08-2010 : Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang
  2. PBI Nomor: 12/20/PBI/2010 : Penerapan Program Anti Pencucian Uang (APU) dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT) bagi Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat
  3. PBI No. 12/9/PBI/2010 - Prinsip Kehati-Hatian Dalam Melaksanakan Aktivitas Keagenan Produk Keuangan Luar Negeri Oleh Bank Umum

CD SEMA PERMA INS.MA KepMA SKB Mahkamah Agung

CD Data Himpunan Peraturan [Produk] Mahkamah Agung
Harga : Rp. 500.000,-
Cover blakc & white
Data disusun oleh Advokat RGS & Mitra
Data meliputi :
  • SEMA : Surat Edaran Mahkamah Agung
  • PERMA : Peraturan Mahkamah Agung
  • INSMA : Instruksi Mahkamah Agung
  • KEPMA : Keputusan Mahkamah Agung
  • SKB : Surat Keputusan Bersama MA & Instansi lain
Sumber data : Scan & Internet
Untuk Pemesanan silahkan ajukan melalui
email : rgsimanjuntak@gmail .com
atau
sms : +6281511771888.
Kirimkankan data pemesan :
Nama Pemesan :
Instansi :
Alamat Penerimaan :
Kode Pos :
Email :
No. HP [untuk sms] :
No. Telpon :
Website :
  • Harga tidak termaksud ongkos kirim [TIKI]
  • Pembayaran dilaksanakan terlebih dahulu ;
  • Nomor rekening penerima akan disampaikan setelah form pemesanan diajukan.
  • Data disusun & dihimpun oleh http://advokat-rgsmitra.com

Surat Edaran Mahkamah Agung
Peraturan Sekretaris MA 01-2012 : Pedoman Monitoring & Evaluasi Terhadap Standar Operasional Prosedur Di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada di Bawahnya
Peraturan Mahkamah Agung R.I. No.02 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHPid 
Peraturan Sekretaris MA 01-2012 : Pedoman Monitoring & Evaluasi Terhadap Standar Operasional Prosedur Di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada di Bawahnya
Keputusan Ketua MA No.213/KMA/SK/XII/2007 : Penunjukan Koordinator Sistem di Pengadilan-Pengadilan Percontohan Dalam Rangka Pelaksanaan Proyek "Good Governance in The Indonesian Judiciary" [Tata Kepemerintahan Yang Baik Dalam Sistim Peradilan di Indonesia]
Keputusan Ketua MA No.185/KMA/SK/XI/2007 : Petunjuk Pelaksanaan UU No.31 Tahun 2004 Tentang Perikanan
Keputusan Ketua MA No.145/KMA/SK/VIII/2007 : Memberlakukan Buku IV Pedoman Pelaksanaan Pengawasan Di Lingkungan Badan-Badan Peradilan
Keputusan Ketua MA No.144/KMA/SK/VIII/2007 : Keterbukaan Informasi di Pengadilan
Keputusan Ketua MA No.115/KMA/SK/VII/2007 : Sistem Penomoran Berkas Perkara di Lingkungan Mahkamah Agung R.I.
Keputusan Ketua MA No.kma/100/SK/XI/2006 : Perpanjangan Usia Pensiun Hakim Agung Pada Mahkamah Agung
Instruksi MA No.2 Tahun 1972 : Pengumpulan Yurisprudensi
sema_10_2010: Pedoman Pemberian Bantuan Hukum + Lampiran A + Lampiran B
sema_06_2010 : Instruksi Implementasi Keterbukaan Informasi Pada Kalangan Pengadilan
sema_13_2009 : Promosi dan Mutasi Pegawai
sema_12_2009 : Pemeriksaan Perkara Di Bidang Perikanan
sema_11_2009 : Petunjuk Pelaksanaan Proses Persidangan Pelanggaran Pidana Pemilu
sema_10_2009 : Pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali
sema_09_2009 : Petunjuk Izin Penyidikan Terhadap Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dan Anggota DPRD
sema-01-2008 : Petunjuk Penanganan Perkara Tindak Pidana Kehutanan
sema_05_2008 : Perjalanan Dinas Keluar Negeri
sema_12_2008 : Petunjuk Pelaksanaan Proses Persidangan Pelanggaran Pidana Pemilu
sema-03-2000 : Putusan Serta Merta
sema-03-2005 : Pengangkatan Anak
sema-04-1989 : Pengangkatan Anak
sema-04-1983 : Dokumen-Dokumen Produk Yudikatif berupa berkas berita acara persidangan perkara-perkara G.30.S/PKI dan Subversi lainnya untuk bahan Monumen Pancasila Sakti, Lubang Buay




Komisi Yudisial

  1. keppres-05-2010 : Pembentukan Panitia Seleksi Pemilihan Calon Anggota Komisi Yudisial

Pertambangan

uu-04-2009 : Pertambangan Mineral Dan Batubara
pp-30-2009 : PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 36 TAHUN 2004 TENTANG KEGIATAN USAHA HILIR MINYAK DAN GAS BUMI
pp-27-1980 : Penggolongan Bahan Galian

Bea Cukai

  1. uu-39-2007 : Perubahan Atas UU-11-1995 Tentang Cukai
  2. uu-10-1995 : Kepabeanan
  3. uu-11-1995 : Cukai
  4. pp-26-2009 : TATA CARA PENGENAAN SANKSI ADMINISTRASI BERUPA DENDA DI BIDANG CUKAI
  5. Peraturan Menteri Keuangan NO. 190/PMK.011/2010 : Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan No. 181/PMK.011/2009 Tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau

Bencana Alam

  1. PP-64-2010 : MITIGASI BENCANA DI WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL ; Pasal 1 [4] Mitigasi Bencana adalah upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik secara struktur atau fisik melalui pembangunan fisik alami dan/atau buatan maupun nonstruktur atau nonfisik melalui peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
  2. pp-12-2000 : Pencarian Dan Pertolongan
  3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2007 : Pedoman Penyiapan Sarana Dan Prasarana Dalam Penanggulangan Bencana
  4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2006 : Pedoman Umum Mitigasi Bencana

CD Pedagang Valuta Asing

Tersedia : CD-Data Himpunan Peraturan Perdagagan Valuta Asing
Harga : Rp. 250ribu
Disusun & dihimpun oleh Adovkat-Konsultan Hukum RGS & Mitra
Data di-update sesuai tahun berjalan
Cover black & white
Untuk informasi silahkan hubungi : 021-75907028 ; 021-3777-3707
SMS : 081511771888 ; rgsimanjuntak@gmail.com
  1. Keputusan Presiden : Lembaga Pembiayaan
  2. Keputusan Menteri Keuangan : Pengenaan Pajak Penghasilan Atas Pembelian Valuta Asing, Sifat Dan Tatacara Pelunasan Serta Pelaporannya
  3. PBI 12/22/PBI/2007 : Pedagang Valuta Asing
  4. Peraturan Bank Indonesia No. 6/1/PBI/2004 : Pedagang Valuta Asing
  5. PBI-5/1/PBI/2003 : Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 4/2/Pbi/2002 Tentang Pemantauan Kegiatan Lalu Lintas Devisa Perusahaan Bukan Lembaga Keuangan
  6. Peraturan Bank Indonesia No. 3/23/PBI/2001 : Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/10/PBI/2001 Tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (Know Your Customer Principles)
  7. Peraturan Bank Indonesia [2003] : Perubahan Kedua Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/10/PBI/2001 Tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (Know Your Customer Principles)
  8. Peraturan Bank Indonesia No. 5/2/PBI/2003 : Pedagang Valuta Asing
  9. PBI [2002] : Pemantauan Kegiatan Lalu Lintas Devisa Perusahaan Bukan Lembaga Keuangan
  10. Peraturan Bank Indonesia No. 3/10/PBI/2001 : Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah [Know Your Customer Principles]
  11. PBI [1999] : Pemantauan Kegiatan Lalu Lintas Devisa Bank dan Lembaga Keuangan Non-Bank
  12. kepmenkeu-185/KMK.04/1998 : Pengenaan Pajak Penghasilan Atas Pembelian Valuta Asing, Sifat dan Tata Cara Pelunasan Serta Pelaporannya

Badan Usaha Milik Negara

  1. pp-41-2008 : PERUSAHAAN UMUM (PERUM) JAMINAN KREDIT INDONESIA

Perbendaharaan - Keuangan Negara

  1. PP-38-2008 : PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 6 TAHUN 2006 TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA/DAERAH

Wilayah Republik Indonesia

  1. pp-37-2008 : PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 38 TAHUN 2002 TENTANG DAFTAR KOORDINAT GEOGRAFIS TITIK-TITIK GARIS PANGKAL KEPULAUAN INDONESIA

Pariwisata - HIburan

  1. uu-10-2009 : KEPARIWISATAAN

Tindak Pidana Perdagangan Orang

  1. uu-21-2007 : Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang
  2. uu-14-2009 : PENGESAHAN PROTOCOL TO PREVENT, SUPPRESS AND PUNISH TRAFFICKING IN PERSONS, ESPECIALLY WOMEN AND CHILDREN, SUPPLEMENTING THE UNITED NATIONS CONVENTION AGAINST TRANSNATIONAL ORGANIZED CRIME (PROTOKOL UNTUK MENCEGAH, MENINDAK, DAN MENGHUKUM PERDAGANGAN ORANG, TERUTAMA PEREMPUAN DAN ANAK-ANAK, MELENGKAPI KONVENSI PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA MENENTANG TINDAK PIDANA TRANSNASIONAL YANG TERORGANISASI)
  3. uu-15-2009 : PENGESAHAN PROTOCOL AGAINST THE SMUGGLING OF MIGRANTS BY LAND, SEA AND AIR, SUPPLEMENTING THE UNITED NATIONS CONVENTION AGAINST TRANSNATIONAL ORGANIZED CRIME (PROTOKOL MENENTANG PENYELUNDUPAN MIGRAN MELALUI DARAT, LAUT, DAN UDARA, MELENGKAPI KONVENSI PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA MENENTANG TINDAK PIDANA TRANSNASIONAL YANG TERORGANISASI)
  4. PP-09-2008 : TATA CARA DAN MEKANISME PELAYANAN TERPADU BAGI SAKSI DAN/ATAU KORBAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG

KKN + Ombudsman

  1. KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA NOMOR: M.HH-01.KP.07.06 TAHUN 2012 : PEJABAT KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA YANG WAJIB MELAPORKAN HARTA KEKAYAAN
  2. uu-37-2008 : Ombudsman Indonesia

Rancangan : UU - PP dan Peraturan Lainnya

  1. Rancangan UU Hukum Acara Pidana - Juli 2008 ; Versi November 2007
  2. Rancangan Undang-Undang Kelautan - November 2007
  3. RUU-Bantuan Hukum [Baleg]
  4. RUU-Pengadilan Tindak Pidana Korupsi - 2007 + Penjelasan RUU TIPIKOR - 2007

MPR - DPR -DPD - DPRD

  1. uu-22-2003 : Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD dan DPRD + Penjelasan
  2. uu-04-1999 : Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

uu-18-2002 : Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

Badan Usaha Milik Negara

  1. uu-19-2003 : Badan Usaha Milik Negara
  2. pp-41-2008 : PERUSAHAAN UMUM (PERUM) JAMINAN KREDIT INDONESIA

Hak Atas Kekayaan Intelektual

uu-30-2000 : Rahasia Dagang
uu-19-2002 : Hak Cipta + Penjelasan
pp-02-2005 : Konsultan Hak Kekayaan Intelektual
Legalisasi Hak Atas Kekayaan Intelektual Indonesia [sd-2000]

Konstitusi Republik Indonesia

  1. Undang-Undang Dasar 1945 + Penjelasan
  2. Undang-Undang Dasar 1945 : Perubahan ke-1 sampai ke-4
  3. Teks Lengkap UUD-1945 setelah 4 kali perubahan
  4. uu-10-2004 : Pembentukan Peraturan Perundangan
  5. Konstitusi R.I.S. - 1950 [pdf]
  6. Konstitusi R.I.S + Penjelasan
  7. uu-10-2004 : Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Staatsblad

  1. Staatsblad 1848-10 Tanggal 3 maret 1848 : Ketentuan Tentang Berlakunya & Peralihan Perundang-Undangan Baru
  2. Stb. 1847-52 jo. 1849-63. : REGLEMEN ACARA PERDATA - Reglement op de Rechtsvordering / Hukum Acara Perdata Indonesia [masih berlaku]
  3. Stb.227-1927 : Reglement Acara Hukum Untuk Daerah Luar Jawa dan Madura

Agama + Kemasyarakatan + Kesejahteraan/Kemanusiaan

  1. uu-40-2009 : Kepemudaan
  2. uu-11-2009 : Kesejahteraan Sosial
  3. perpu-02-2009 : Perubahan uu-13-2008 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji
  4. uu-13-2008 : Penyelenggaraan Ibadah Haji + Penjelasan
  5. uu-40-2004 : Sistem Jaminan Sosial Nasional
  6. UU-41-2004 : WAKAF
  7. uu-13-1998 : Kesejahteraan Lanjut Usia
  8. pp-04-1982 : Pemberian Uang Duka Wafat Bagi Keluarga Penerima Pensiun
  9. pp-31-1980 : Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis
  10. pp-36-1980 : Usaha Kesejahteraan Sosial Bagi Penderita Cacat
  11. pp-29-1980 : Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan
  12. uu-38-1999 : Pengelolaan Zakat / Pengelolaan Zakat
  13. pp-42-2006 : Wakaf
  14. pp-42-1981 : Pelayanan Kesejahteraan Bagi Fakir Miskin
  15. Keputusan Bersama Menag, Jagung,Mendagri No.199 Tahun 2008 : Peringatan Dan Perintah Kepada Penganut, Anggota, dan/atau Anggota Pengurus Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) & Warga Masyarakat
  16. Instruksi Menteri Agama 01-2007 : Peningkatan Koordinasi Lintas Sektoral

Hak Asasi Manusia



  1. uu-27-2004 : Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi + Penjelasan
  2. uu-39-1999 : Hak Asasi Manusia
  3. uu-29-1999 : Pengesahan Konvensi Internasional Tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial 1965
  4. uu-40-2008 : Penghapusan Diskriminasi Ras & Etnis
  5. uu-44-2008 : Pornografi
  6. uu-07-1984 : Pengesahan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita
  7. uu-07-1984 : Isi Convention on the elimination of all forms of discrimination against women
  8. pp-56-2010 : TATA CARA PENGAWASAN TERHADAP UPAYA PENGHAPUSAN DISKRIMINASI RAS DAN ETNIS ; Pasal 1 [5] : Tindakan diskriminasi ras dan etnis adalah perbuatan yang berkenaan dengan segala bentuk pembedaan, pengecualian, pembatasan, atau pemilihan berdasarkan pada ras dan etnis, yang mengakibatkan pencabutan atau pengurangan pengakuan, perolehan, atau pelaksanaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam suatu kesetaraan di bidang sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya.
  9. Konvensi Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik ; Dasar Hukum Keberlakuan di Indonesia : UU-12-2005 Tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights [Konvensi Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik]
  10. Konvensi Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik
  11. International Covenant on Civil and Political Rights
  12. United Nations High Commissioner for Human Rights

Jaminan

uu-09-2006 : Sistem Resi Gudang
uu-42-1999 : Jaminan Fidusia
pp-86-2000 : Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia

Hukum Perdata + Dagang

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
Buku-1
Buku-2
Buku-3
Buku-4
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [Bahasa Inggris - Terjemahan Tak Resmi]
Kitab Undang-Undang Hukum Dagang
pp-17-2000 : Permohonan Pernyataan Pailit Untuk Kepentingan Umum
pp-10-2005 : Penghitungan Jumlah Hak Suara Kreditor

Warga-Negara + Kependudukan


Kesehatan + Apotik


  1. uu-23-1992 : KESEHATAN
  2. pp-18-1981 : Bedah Mayat Klinis & Bedah Mayat Anatomis Serta Transplantasi Alat atau Jaringan Tubuh Manusia
  3. pp-18-1980 : Transfusi Darah
  4. pp-01-1980 : Ketentuan Penanaman Papaver, Koka & Ganja
  5. pp-25-1980 : Perubahan atas PP-26-1965 Tentang Apotik
  6. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 04/M-DAG/PER/2/2006 Tentang Dlstribusi Dan Pengawasan Bahan Berbahaya
  7. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.00.05.4.1745 : kosmetik
  8. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan No. HK.00.05.4.3043 : Penandaan Khusus Pada Obat Tradisional Yang Digunakan Untuk Penderita Kencing Manis
  9. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan No. HK.00.05.23.3644 : Ketentuan Pokok Pengawasan Suplemen Makanan
  10. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan No.HK.00.05.41.1381 : Tata Laksana Pendaftaran Suplemen Makanan
  11. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan No.HK.00.05.41.1384 : Kriteria Dan Tata Laksana Pendaftaran Obat Tradisional, Obat Herbal Terstandar Dan Fitofarmaka
  12. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor : HK.00.05.42.1018 : Bahan Kosmetik
  13. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor HK. 00.06.42.0255 : Petunjuk Teknis Pengawasan ALPHA HYDROXY ACID (AHA) Dalam Kosmetik
  14. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan No. HK.00.06.4.41.904 : Pembatalan Persetujuan Pendaftaran
  15. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor : HK.00.05.35.02771 : Pemantauan Dan Pengawasan Prekursor Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan
  16. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan No. HK. 00.05.5.1640 : Pedoman Tata Cara Penyelenggaraan Sertifikasi Produksi Pangan Industri Rumah Tangga
  17. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor Hk.00.05.3.00914 : Pemasukan Obat Jalur Khusus

Pendidikan

  1. uu-09-2009 : Badan Hukum Pendidikan
  2. uu-14-2005 : Guru dan Dosen
  3. uu-20-2003 : Sistem Pendidikan Nasional
  4. pp-37-2009 : Dosen
  5. pp-47-2008 : Wajib Belajar + Penjelasan
  6. pp-48-2008 : Pendanaan Pendidikan + Penjelasan
  7. pp-39-1982 : Pemberian Bantuan Kepada Perguruan Tinggi Swasta
  8. pp-28-1981 : Pemberian Bantuan Kepada Sekolah Swasta
  9. pp-27-1981 : Penataan Fakultas Pada Universitas / Institut Negeri
  10. pp-05-1980 : Pokok-Pokok Organisasi Universitas / Institut Negeri
  11. pp-43-1980 : Pedoman Pemberian Gelar Doktor Kehormatan [Doctor Honoris causa]
  12. pp-48-1957 : Penetapan Pendirian Universitas Sumatera Utara di Medan
  13. permendiknas-32-2009 : Mekanisme Pendirian Badan Hukum Pendidikan, Perubahan Badan Hukum Milik Negara atau Perguruan Tinggi, dan Pengakuan Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Sebagai Badan Hukum Pendidikan

Orang / Pribadi + Harta

  1. pp-111-2000 : Pengenaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah & Bangunan Karena Waris dan Hibah Wasiat

Olah Raga

  1. pp-16-2007 : Penyelenggaraan Keolahragaan
  2. pp-17-2007 : Penyelenggaraan Pekan & Kejuaraan Olahraga
  3. pp-18-2007 : Pendanaan Keolahragaan
  4. uu-03-2005 : Sistem Keolahragaan Nasional

Anak

uu-09-2012 : pengesahan optional protocol to the convention on the rights of the child on the involvement of children in armed conflict (protokol opsional konvensi hak-hak anak mengenai keterlibatan anak dalam konflik bersenjata)
uu-23-2002 : Perlindungan anak + Penjelasan
Convention On The Rights Of TheChild 1989
Konvensi Hak-Hak Anak - 1989
uu-01-2000 : Pengesahan ILO Convention No.182 Concerning The Prohibition and Immediate Action for the Elimination of the worst form of child labour [Konvensi ILO No.182 Mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak]
pp-02-1988 : Usaha Kesejahteraan Anak Bagi Anak Yang Mempunyai Masalah
sema-02-2009 : Kewajiban Melengkapi Permohonan Pengangkatan Anak Dengan Akta Kelahiran

Wanita

  1. uu-07-1984 : Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita [Convention on the elimination of all form of discrimination against women]

Perbendaharaan + Keuangan Negara


uu-01-2004 : Perbendaharaan Negara
uu-15-2004 : Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara + Penjelasan
uu-25-2004 : Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
uu-33-2004 : Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

Pelayanan Publik

uu-25-2009 : Pelayanan Publik

Otonomi & Peraturan Daerah


  1. uu-10-2008 : Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD
  2. uu-12-2008 : Perubahan kedua atas uu no.32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
  3. PERPU-01-2008 : Perubahan Atas UU-21-2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provisi Papua
  4. perpu-03-2005 : Perubahan atas uu-32-2004 Tentang Pemerintahan Daerah + Penjelasan
  5. uu-08-2005 : Penetapan PERPU-03-2005 Tentang Perubahan Atas UU-32-2004 Tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang
  6. perpu-17-2005 : Perubahan atas PP-06-2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
  7. uu-32-2004 : Pemerintahan Daerah + Penjelasan
  8. perpu-01-2000 : Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas
  9. UU-25-1999 : PERIMBANGAN KEUANGAN ANTARA PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH
  10. PP-38-2008 : PERUBAHAN ATAS PP-06-2006 TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA/DAERAH
  11. PP-65-2010 : PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 56 TAHUN 2005 TENTANG SISTEM INFORMASI KEUANGAN DAERAH
  12. pp-06-2008 : Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
  13. pp-07-2008 : Dekonsentrasi & Tugas Pembantuan
  14. pp-08-2008 : Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
  15. pp-19-2008 : Kecamatan
  16. pp-03-2007 : Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dprd, Dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat
  17. pp-38-2007 : Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
  18. pp-104-2000 : Dana Perimbangan
  19. pp-105-2000 : Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Daerah
  20. pp-110-2000 : Kedudukan Keuangan DPRD
  21. pp-84-2000 : Pedoman Organisasi Perangkat Darah
  22. pp-15-2000 : Pemindahan Ibukota Kabupaten Jayapura Dari Kota Jayapura Wilayah Sentani di Kabupaten Jayapura + Penjelasan
  23. pp-06-1988 : Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal Daerah
  24. Keputusan Menteri Dalam Negeri No.121.31-346 Tahun 2007 : Penetapan Hari Pemungutan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provisin DKI Jakarta Sebagai Hari Yang Diliburkan di Provisinsi DKI Jakarta
  25. uu-12-2009 : PEMBENTUKAN KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI DI PROVINSI RIAU
  26. uu-13-2009 : PEMBENTUKAN KABUPATEN MAYBRAT DI PROVINSI PAPUA BARAT
  27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 : Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah
  28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12tahun 2006 Tentang Kewaspadaan Dini Masyarakat Di Daerah
  29. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 : Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban Dan Pengawasan Keuangan Daerah Serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah Dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah
  30. Keputusan Menteri Dalam Negeri Dan Otonomi Daerah Nomor 50 Tahun 2000 : Pedoman Susunan Organisasi Perangkat Daerah

Peraturan Perundangan Dalam Bahasa Inggris

  1. Law Number 30 Year 2007 : Energy
  2. Act Number 13 Year 2003 : Manpower
  3. UU-13-2003 : Tenaga Kerja [Bahasa Inggris - Act of The Republic Of Indonesia Number 13 Year 2003 Concerning Manpower]
  4. Act Number 2 Of The Year 2004 : Industrial Relations Disputes Settlement
  5. Act Number 25 Of 2007 : Investments
  6. Regulation Head Of Investment Coordinating Board Number: 1/P/2008 On Second Amendment To The Decree Of The Head Of Investment Coordinating Board Number 57/Sk/2004 On Guidelines And Procedures For Investment Application Under Domestic And Foreign Investments
  7. Government Regulation No.98 Years 2000 : Recruitment of Civil Servants
  8. The Decree of The Minister of Manpower and Transmigration of The Republic Indonesia : KEP.68/MEN/2004 : HIV/AIDS Prevention and Control in The Workplace

CD Data Himpunan Peraturan Pasar Modal

CD-Data Kompilasi Hukum Pasar Modal
Sertifikat Hak Cipta No. C0020100892 Tanggal 25 Mei 2010
Cover Black & White
Disusun oleh Advokat-Konsultan Hukum RGS & Mitra
Terdiri dari 269 Data Peraturan + 5 Article
Harga : Rp. 500.000,-
CD tersedia setelah pemesanan dan pembayaran diajukan oleh konsumen
Untuk informasi silahkan hubungi : 021-75907028 ; 021-3777-3707 ;
sms : 081511771888 ; rgsimanjuntak@gmail.com
  1. pp-35-1982 : Bursa Komoditi
  2. Keputusan Ketua BAPEPAM No. KEP-38/PM/2003 : Pedoman Uji Kepatuhan Reksa Dana
  3. Keputusan Ketua BAPEPAM No. KEP-40/PM/2003 : Tanggung-Jawab Direksi Atas Laporan Keuangan
  4. Keputusan Ketua BAPEPAM No. KEP-13/PM/2002 : Pedoman Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Perseroan
  5. Keputusan Ketua BAPEPAM No. KEP-14/PM/2002 : Pedoman Kontrak Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Perseroan
  6. Keputusan Ketua BAPEPAM No. KEP-09/PM/1996 : Persyaratan Calon Direktur dan Komisaris Lembaga Kliring dan Penjaminan
  7. Keputusan Bersama BAPEPAM & Lembaga Keuangan No. KEP- 425/BL/2007 : Pedoman bagi manajer investasi dan bank kustodian yang melakukan pengelolaan dana investasi real estat berbentuk kontrak investasi kolektif
  8. Dokumen yang terbuka untuk umum
  9. Prosedur Penyediaan Dokumen Bagi Masyarakat di Pusat Referensi Pasar Modal
  10. Surat, Laporan, dan Dokumen Lain Yang Dikirim Kepada Bapepam
  11. Tata Cara Penagihan Sanksi Administratif Berupa Denda
  12. Tata Cara Pembuatan Peraturan
  13. Penyelenggara Perdagangan Surat Utang Negara
  14. Kontrak Berjangka dan Opsi Atas Efek atau Indeks Efek
  15. Pelaporan Transaksi Obligasi
  16. Pengenaan Biaya Tahunan atas Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, serta Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian
  17. Transaksi Efek Yang Tidak Dilarang Bagi Orang Dalam
  18. Pembelian Kembali Saham Yang Dikeluarkan Oleh Emiten Atau Perusahaan Publik Dalam Kondisi Pasar Yang Berpotensi Krisis
  19. Pembelian Kembali Saham Yang Dikeluarkan Oleh Emiten Atau Perusahaan Publik
  20. Stabilisasi Harga Untuk Mempermudah Penawaran Umum
  21. Pedoman Penyusunan Surat Pernyataan Kepala Daerah Di Bidang Akuntansi Dalam Rangka Penawaran Umum Obligasi Daerah
  22. Pedoman Penyusunan Comfort Letter Dalam Rangka Penawaran Umum Obligasi Daerah
  23. Pedoman Penyajian Laporan Keuangan Daerah
  24. Perlakuan Akuntansi Repurchase Agreement (REPO) Dengan Menggunakan Master Repurchase Agreement (MRA)
  25. Pedoman Pemeriksaan Oleh Akuntan Atas Pemesanan dan Penjatahan Efek Atau Pembagian Saham Bonus
  26. Tanggung Jawab Direksi Atas Laporan Keuangan
  27. Pedoman Penyajian Laporan Keuangan
  28. Pedoman Penyusunan Comfort Letter
  29. Jangka Waktu Penyampaian Laporan Keuangan Berkala dan Laporan Tahunan bagi Emiten atau Perusahaan Publik
  30. Kewajiban Penyampaian Laporan Tahunan bagi Emiten dan Perusahaan Publik
  31. Keterbukaan Informasi Bagi Emiten Atau Perusahaan Publik Yang Dimohonkan Pailit
  32. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum
  33. Kewajiban Penyampaian Laporan Keuangan Berkala
  34. Keterbukaan Informasi Yang Harus Segera Diumumkan Kepada Publik
  35. Laporan Tahunan
  36. Tata Cara Pelaksanaan Kuasi Reorganisasi
  37. Pokok-pokok Anggaran Dasar Perseroan Yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas Dan Perusahaan Publik
  38. Keterbukaan Informasi Pemegang Saham Tertentu
  39. Pengambilalihan Perusahaan Terbuka
  40. Penggabungan Usaha atau Peleburan Usaha Perusahaan Publik Atas Emiten
  41. Pedoman Tentang Bentuk dan Isi Pernyataan Perusahaan Sasaran Dan Pihak Lainnya Sehubungan Dengan Penawaran Tender
  42. Pedoman Tentang Bentuk dan Isi Pernyataan Penawaran Tender
  43. Penawaran Tender
  44. Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu
  45. Pemeringkatan Atas Efek Bersifat Utang

Terorisme

  1. uu-05-2006 : PENGESAHAN INTERNATIONAL CONVENTION FOR THE SUPPRESSION OF TERRORIST BOMBINGS, 1997 (KONVENSI INTERNASIONAL PEMBERANTASAN PENGEBOMAN OLEH TERORIS, 1997)
  2. uu-06-2006 : PENGESAHAN INTERNATIONAL CONVENTION FOR THE SUPPRESSION OF THE FINANCING OF TERRORISM, 1999 (KONVENSI INTERNASIONAL PEMBERANTASAN PENDANAAN TERORISME, 1999)
  3.  Perpu-01-2002 : Anti Terorisme
  4. UU-15-2003 : Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Menjadi Undang-Undang

Kejaksaan


uu-16-2004 : Kejaksaan Republik Indonesia + Penjelasan
Keputusan Jaksa Agung : No. Kep-090/J.A/08/1999 : Tata Cara Mempersiapkan Rancangan Keputusan Jaksa Agung
Keputusan Jaksa Agung No. Kep-680/JA/XI/2001 : Pengarusutamaan Gender di Lingkungan Kejaksaan
Keputusan Jaksa Agung No. Kep-690/A/JA/12/2001 : Petunjuk Penyusunan dan Penyampaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahunan Kejaksaan R.I.
Keputusan Jaksa Agung No. Kep-235/A/J.A/06/2005 : Kelompok Kerja Percepatan Pembaruan Kejaksaan RI
Keputusan Jaksa Agung No. Kep-155/JA/12/1997 : Pengorganisasian Pengelola Operasional Sistem Informasi Manajemen Kejaksaan RI
Keputusan Jaksa Agung No. Kep-115/J.A/10/1999 : Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan RI
KEPUTUSAN JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR : KEP-102/JA/05/2000 TENTANG PEMBENTUKAN TIM GABUNGAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA
Keputusan Jaksa Agung No. Kep-225/A/J.A/2003 : Perubahan atas Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: Kep-115/J.A/10/1999 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan
Keputusan Jaksa Agung No. Kep-558/J.A/2003 : Perubahan atas Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor Kep-225/A/J.A/05/2000 tentang Perubahan atas Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: Kep-115/J.A/10/1999 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan RI mengenai kedudukan Kejaksaan RI
Keputusan Jaksa Agung No. Kep-108/JA/10/1994 tentang Tugas dan Fungsi Atase Kejaksaan pada Perwakilan RI di Luar Negeri

Mahkamah Konstitusi

Peraturan MK No.06/PMK/2005 : Pedoman Beracara Dalam Perkara Pengujian UU

Militer

  1. uu-56-1999 : Rakyat Terlatih
  2. pp-49-1957 : Penetapan Peraturan Penyelesaian Pemerintah Terhadap Pendidikan Pelajar Veteran Pejuang Kemerdekaan R.I.
  3. pp-60-1957 : Pencabutan PP-55-1954 [LN No.96-1954] Keputusan Presiden Dan Keputusan Menteri Pertahanan Tentang Penunjukan/Pengangkatan Penguasa-Penguasa Militer

Asuransi & Pertanggungan

CD Data Himpunan Hukum Asuransi
Cover B/White, disusun oleh Advokat-Konsultan Hukum RGS & Mitra
Merupakan data sekunder - Rp. 250Ribu
CD tersedia setelah pemesanan dan pembayaran diajukan oleh konsumen
Untuk informasi silahkan hubungi : 021-75907028 ; 021-3777-3707 ;
sms : 081511771888 ; rgsimanjuntak@gmail.com
Lihat daftar isi dan form pemesanan

  1. uu-02-1992 : Usaha Perasuransian
  2. PP-39-2008 : Perubahan Kedua Atas PP-73-1992 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian
  3. PMK-83/PMK.03/2006 : Perubahan keempat - Besarnya Dana Cadangan Yang Boleh Dikurangkan Sebagai Biaya
  4. pp-63-1999 : Perubahan pp-73-1992 : Penyelenggaraan Usaha Perasuransian
  5. pp-25-1981 : Asuransi Sosial Pegawai Negeri Sipil
  6. pp-73-1992 : Penyelenggaraan Usaha Perasuransian
  7. pp-34-1978 : Perubahan PP-08-1965 Tentang Pendirian Perusahaan Umum Asuransi Kerugian Jasa Raharja
  8. kepmenkeu_426KMK062003 : Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi
  9. kepmenkeu_421KMK062003 : Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Bagi Direksi dan Komisaris Perusahaan Perasuransian
  10. kepmenkeu_422KMK062003 : Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi
  11. kepmenkeu_423KMK062003 : Pemeriksaan Perusahaan Perasuransian
  12. kepmenkeu_424KMK062003 : Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi & Perusahaan Reasuransi
  13. kepmenkeu_425KMK062003 : Perizinan dan Penyelenggaraan Kegiatan Usaha Perusahaan Penunjang Usaha Asuransi
  14. kepDJLK_KEP5314LK1999 : Pedoman Perhitungan Batas Tingkat Solvabilitas
  15. kepDJLK_KEP1298LK2000 : Perubahan atas keputusan DirJen Lembaga Keuangan No.5289/LK/1993 Tahun 1993 Tentang Laporan Keuangan, Perusahaan Perasuransian
  16. Penyelenggaraan Pertanggungan Asuransi pada Lini Usaha Asuransi Kendaraan Bermotor
  17. Perubahan Keempat Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 80/KMK.04/1995 : Besarnya Dana Cadangan Yang Boleh Dikurangkan Sebagai Biaya
  18. Kesehatan Keuangan Bagi Perusahaan Asuransi Yang Berbentuk Badan Hukum Bukan Perseroan Terbatas
  19. Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi

CD Hukum Perlindungan Konsumen

CD Data Himpunan Hukum Perlindungan Konsumen
Terdiri dari 39 Jenis Peraturan-Perundangan dalam lingkup hukum perlindungan konsumen
Cover Black & White
Disusun oleh Advokat-Konsultan Hukum RGS & Mitra
Harga : Rp. 300.000,-
CD tersedia setelah pemesanan dan pembayaran diajukan oleh konsumen
Untuk informasi silahkan hubungi : 021-75907028 ; 021-3777-3707 ;
sms : 081511771888 ; rgsimanjuntak@gmail.com
Lihat daftar isi dan form pemesanan
  1. uu-08-1999 : Perlindungan Konsumen
  2. uu-02-1981 : Metrologi Legal
  3. pbi-101PBI2008 : Perubahan Atas PBI-85PBI2006 Tentang Mediasi Perbankan
  4. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No.301/MPP/Kep/10/2001 : Pengangkatan, Pemberhentian Anggota Dan Sekretarlat Badan Penyelesalan Sengketa Konsumen
  5. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No.634/MPP/Kep/9/2002 : Ketentuan dan Tata Cara Pengawasan Barang dan atau Jasa yang Beredar di Pasar
  6. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No.302/MPP/Kep/10/2001 : Pendaftaran Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat

Perbankan

  1. PERPU-04-2008 : Jaring Pengaman Sistem Keuangan
  2. PERPU-03-2008 : Perubahan Atas UU-24-2004 Tentang Lembaga Penjamin Simpanan
  3. PERPU-02-2008 : Perubahan Kedua Atas UU-23-1999 Tentang Bank Indonesia
  4. UU-06-2009 : Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU-02-2008 Tentang Perubahan Kedua Atas UU-23-1999 Tentang Bank Indonesia Menjadi UU
  5. uu-03-2004 : Perubahan UU-23-1999 Tentang Bank Indonesia
  6. uu-24-2004 : Lembaga Penjamin Simpanan + Penjelasan
  7. SEBI : 12/ 27 /DPNP - Rencana Bisnis Bank Umum
  8. PBI : 12/21/PBI/2010 - Rencana Bisnis Bank
  9. Peraturan Bank Indonesia Nomor 12/19/PBI/2010 - Giro Wajib Minimum Bank Umum pada Bank Indonesia dalam Rupiah dan Valuta Asing + Tanya Jawab PBI 12/19/PBI/2010 [ File ZIP ]
  10. SEBI No. 12/15/DKBU- Perubahan Kedua atas Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 8/7/DPBPR tanggal 23 Februari 2006 Perihal Laporan Bulanan Bank Perkreditan Rakyat
  11. Peraturan Bank Indonesia Nomor: 12/10/PBI/2010 - Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/13/PBI/2003 Tentang Posisi Devisa Neto Bank Umum
  12. Peraturan Bank Indonesia Nomor 12/9/PBI/2010 - Prinsip Kehati-Hatian Dalam Melaksanakan Aktivitas Keagenan Produk Keuangan Luar Negeri Oleh Bank Umum
  13. pbi-109PBI2008 : Perubahan Izin Usaha Bank Umum menjadi Izin Usaha BPR dalam rangka Konsolidasi
  14. pbi-105PBI2008 : Perubahan Atas PBI-56PBI2003 Tentang Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri
  15. sebi-103UKMI : Laporan Kantor Pusat Bank Umum
  16. pbi-103PBI2008 : Laporan Kantor Pusat Bank Umum [LKPBU]
  17. PBI 8/29/PBI/2006 : Daftar Hitam Nasional Penarik Cek dan/atau BG Kosong

Pegawai Negeri Sipil

  1. uu-43-1999 : Perubahan uu-08-1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian
  2. PP-54-2010 : PEMBERIAN GAJI/PENSIUN/TUNJANGAN BULAN KETIGA BELAS DALAM TAHUN ANGGARAN 2010 KEPADA PEGAWAI NEGERI, PEJABAT NEGARA, DAN PENERIMA PENSIUN/TUNJANGAN
  3. PP-53-2010 : DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL
  4. pp-98-2000 : Pengadaan Pegawai Negeri Sipil
  5. pp-97-2000 : Formasi Pegawai Negeri Sipil
  6. pp-76-2000 : Hak Keuangan/Administratif Jaksa Agung, Panglima Tentara Nasional Indonesia Dan Pejabat Lain Yang Kedudukannya Atau Pengangkatannya Setingkat atau Disetarakan Dengan Menteri Negara
  7. pp-78-2000 : Penetapan Pensiun Pokok Mantan Pejabat Negara Dan Janda/Dudanya
  8. pp-74-2000 : Pemberian Tunjangan Perbaikan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri, Hakim dan Pejabat Negara
  9. pp-03-1980 : Pengangkatan Dalam Pangkat PNS
  10. pp-30-1980 : Peraturan Disiplin PNS
  11. pp-10-1979 : Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan PNS
  12. pp-15-1979 : Daftar Urut Kepangkatan PNS
  13. pp-32-1979 : Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil
  14. kepmenhukham-MHHK47KP03032011 : Pembentukan Badan Pertimbangan Jabatan & Kepangkatan [baperjakat] kementrian hukum & ham
  15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2008 : Pendelegasian Wewenang Penjatuhan Hukuman Disiplin Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Departemen Dalam Negeri
  16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2005 Tentang Pedoman Perjalanan Dinas Luar Negeri Bagi Pejabat/Pegawai Di Lingkungan Departemen Dalam Negeri, Pemerintah Daerah Dan Pimpinan Serta Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Ekspor-Impor



  1. uu-02-2009 : Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia
  2. pp-18-1988 : Penetapan Badan Pelaksanaan Bursa Komoditi Sebagai Penyelenggara Penyediaan Informasi Muatan dan Ruang Kapal
  3. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 02/M-DAG/PER/1/2007 Tentang Larangan Ekspor Pasir, Tanah Dan Top Soil (Termasuk Tanah Pucuk Atau Humus)
  4. pp-01-1982 : Pelaksanaan Ekspor, Impor, dan Lalu Lintas Devisa
  5. Permenkeu_254PMK042011 : Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Barang Dan Bahan Untuk Diolah, Dirakit Atau Dipasang Pada Barang Lain Dengan Tujuan Untuk Diekspor
  6. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 48/M-DAG/PER/12/2007 : Penetapan Harga Patokan Ekspor (HPE) Atas Barang Ekspor Tertentu
  7. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 35/M-DAG/PER/8/2007 : Penetapan Harga Patokan Ekspor (HPE) Atas Barang Ekspor Tertentu
  8. kepmenperindag Nomor: 06/MPP/SK/1/1996 : Ketentuan Kuota Ekspor Tekstil & Produk Tekstil
  9. Kepmenperindag-15/MPP/SK/I/1996 : Prosedur Impor Limbah
  10. kepmenperindag-16/MPP/SK/I/1996 : Kegiatan Impor Oleh Perusahaan PMA ke Kawasan Berikat dan/atau Entrepot Produksi Untuk Tujuan Ekspor
  11. kepmenperindag-17/MPP/SK/I/1996 : Pemasukan dan Pengeluaran Barang ke dan dari Kawasan Berikat
  12. kepmenperindag-18/MPP/SK/I/1996 : Pemasukan dan pengeluaran barang ke dan dari Entrepot [EPTE]
  13. Kepmenperindag-30/MPP/SK/2/1996 : Penetapan Jenis-Jenis Industri Dalam Pembinaan Masing-Masing Direktorat Jenderal dan Kewenangan Pemberian Izin Usaha Industri dan Izin Usaha Kawasan Industri di Lingkungan Departemen Perindustrian dan Perdagangan
  14. Kepmenperindag-38/MPP/Kep/3/1996 : Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Untuk Sektor Pertanian
  15. kepmenperindag-42/KMK.01/1996 : PERUBAHAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 854/KMK.01/1993 TENTANG TATA LAKSANA PABEAN MENGENAI PEMASUKAN DAN PENGELUARAN BARANG KE DAN DARI KAWASAN BERIKAT (BONDED ZONE) SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 292/KMK.01/1994
  16. kepmenperindag-62/MPP/Kep/3/1996 : PENYEMPURNAAN KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN NOMOR 11/MPP/SK/I/1996 TENTANG KEGIATAN PERUSAHAAN PENANAMAN MODAL ASING DIBIDANG EKSPOR
  17. kepmenperindag-67/MPP/Kep/3/1996 : PEMBEBASAN TATA NIAGA IMPOR BUNGKIL KACANG KEDELAI
  18. kepmenperindag-73/MPP/Kep/4/1996 : KETENTUAN PEMBAGIAN KUOTA EKSPOR MONIAK (UBI KAYU) KE NEGARA MASYARAKAT EROPA (ME) TAHUN 1996
  19.  Surat Edaran Dirjen Bea Dan Cukai Nomor Se-01/Bc/2010 : Petunjuk Pelaksanaan Penelitian Surat Keterangan Asal (Ska) Atas Barang Impor Dalam Rangka Skema Free Trade Agreement
  20. Surat Edaran Dirjen Bea Dan Cukai Nomor SE-02/BC/2010 : Penggunaan Hasil Cetak Pemenuhan Ketentuan Larangan / Pembatasan Dari Portal Indonesia National Single Window (INSW)
  21. Surat Edaran Dirjen Bea Dan Cukai Nomor SE-03/BC/2009 Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai Untuk Pengusaha Pabrik, Importir, Pengusaha Tempat Penjualan Eceran Etil Alkohol/Minuman Mengandung Etil Alkohol, Pengusaha Tempat Penyimpanan Etil Alkohol, Dan Penyalur Minuman Mengandung Etil Alkohol
  22. Surat Edaran Dirjen Bea Dan Cukai Nomor Se-17/Bc/2005 : Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 38/Pmk.010/2005 Tentang Tatacara Pengembalian Bea Masuk, Denda Administrasi Dan/Atau Bunga
  23. Surat Edaran Dirjen Bea Dan Cukai Nomor Se-16/Bc/1999 : Penetapan Kawasan Berikat Kepada Perusahaan Yang Telah Mendapatkan Izin Kawasan Berikat Dan Entrepot Produksi Untuk Tujuan Ekspor (Epte) Sebelum Berlakunya Keputusan Menteri Keuangan Nomor 291/Kmk.05/1997 Tanggal 26 Juni 1997
  24. Surat Edaran Dirjen Bea Dan Cukai Nomor Se-03/Bc/2003 : Penegasan Pengertian Barang Modal Dan Peralatan/Peralatan Pabrik Sebagaimana Dimaksud Dalam Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor 291/Kmk.05/1997 Tentang Kawasan Berikat
  25. Surat Edaran Dirjen Bea Dan Cukai Nomor Se-31/Bc/2005 Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Bea Masuk Anti Dumping Terhadap Impor Paracetamol


Subscribe to: Posts (Atom)